Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen mewujudkan ekosistem kampung menguntungkan pengusaha dan lingkungan perusahaan dengan mengedepankan empati dalam menumbuhkan percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kota tersebut.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo di Yogyakarta, Kamis, mengatakan Pemkot Yogyakarta mengembangkan konsep "take and give" dalam arti pemkot meminta bantuan kepada perusahaan, tetapi juga pemkot berpikir apa yang bisa diberikan kepada perusahaan agar perusahaan merasakan keuntungan.
"Kami komunikasi dengan Bappeda, bagaimana kita bisa pemberian kompensasi pajak, namun perusahaan memberikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL). TJSL dihitung bagian dari pembayaran pajak. Itu ada mekanismenya," kata Hasto Wardoyo dalam sambutannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Yogyakarta 2025 dengan tema "Aksi Kolaborasi Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".
Ia mengatakan pengusaha menghidupi karyawan, dan karyawan menjadi bagian dari pengurangan pengangguran. Pemkot Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada pengusaha yang membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.
"Kami juga berkreatif, perusahaan memberikan TJSL dengan melakukan pelatihan kerja pembuatan sandal bagi masyarakat di sekitar hotel. Sehingga hotel dapat harga sandal relatif murah, di sisi lain memberdayakan masyarakat di lingkungan hotel. Sehingga tercipta ekosistem kampung yang simbiose mutualisme," katanya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan semangat "gandeng gendong" dan gotong royong di Kota Yogyakarta sudah sangat luar biasa. Sehingga perkembangan ekonomi juga jalan.
"Semangat "gandeng gendong" meringankan beban. Kami akan terus melakukan hal-hal yang kecil, seperti bedah rumah," katanya.
Sementara, Akademisi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta Murti Lestari mengatakan PDRB Kota Yogyakarta tinggi sekali, bahkan jauh tinggi dibandingkan PDRB nasional. Tetapi gini rasio juga tinggi.
"Artinya, orang Yogyakarta itu kaya raya, tapi kesenjangan tinggi. Namun menjadi kota/kabupaten di DIY paling santai bila ditarget PDRB per kapita Rp900 juta per tahun," katanya.
Kemudian, kata Murti, tingkat pengangguran di Kota Yogyakarta juga relatif tinggi. Karakter di Kota Yogyakarta, yakni PDRB per kapita tinggi, kesenjangan tinggi, pengangguran relatif tinggi, namun kemiskinan rendah.
"Kami mengusulkan TJSL perusahaan dikelola secara transparan. Kemudian, kami mengusulkan menyediakan data base masyarakat rentan kemiskinan, sehingga penyaluran TJSL akan tetap sasaran," katanya.
